Categories
Pendidikan

Prinsip Pengelolaan yang Baik (Manajemen yang Baik)

Prinsip Pengelolaan yang Baik (Manajemen yang Baik)

Prinsip Pengelolaan yang Baik (Manajemen yang Baik)


UNDP menawarkan berbagai bentuk pemerintahan, seperti legitimasi politik, kerja sama dengan organisasi non-pemerintah, kebebasan berserikat dan berpartisipasi, tanggung jawab birokrasi dan keuangan, manajemen sektor publik yang efektif, kebebasan informasi dan berekspresi, dan sistem peradilan yang adil dan dapat diandalkan .

Bank Dunia telah mengungkapkan beberapa aspek tata pemerintahan yang baik seperti anggota masyarakat yang kuat, partisipatif, dan berpikiran terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, manajer yang bertanggung jawab, birokrasi profesional, dan supremasi hukum. Asosiasi Transparansi Indonesia berbicara tentang berbagai indikator seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.

Pandangan lain tentang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dapat ditemukan dalam Lampiran Bank Pembangunan Asia. Ada konsensus umum bahwa tata kelola yang baik didasarkan pada 4 pilar.


1. Prinsip Tanggung Jawab

Tiga prinsip yang diuraikan di atas tidak dapat bekerja sendiri, mereka terkait erat satu sama lain dan berinteraksi satu sama lain, adalah alat penting untuk mencapai prinsip-prinsip lain, dan ketiganya adalah alat yang diperlukan untuk mencapai administrasi publik yang baik.

Namun, tanggung jawab adalah kunci dari semua prinsip ini. Prinsip ini membutuhkan dua hal, yaitu:
1. Sensitivitas (sensitivitas) dan
2. Hasil

Komponen pertama (istilah yang dimulai dengan pertanggungjawaban) mengacu pada permintaan pihak berwenang untuk secara berkala menjawab semua pertanyaan tentang bagaimana mereka menggunakan kekuatan mereka, di mana sumber daya digunakan, dan apa yang harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya tersebut. Profesor Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “tanggung jawab mereka yang memiliki wewenang untuk mengelola mereka yang menunjuk tugas ini”. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban dengan menciptakan kontrol melalui distribusi kekuasaan di antara berbagai lembaga pemerintah untuk mengurangi akumulasi energi sekaligus menciptakan kondisi kewaspadaan umum (sistem kontrol dan keseimbangan). Instansi pemerintah ini adalah eksekutif (presiden, wakil dan kabinet), kehakiman (MA dan sistem peradilan), dan badan legislatif (MPR dan DPR).

 

2. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk belajar tentang tata kelola, kebijakan, perincian dan proses implementasi, dan hasil yang dicapai. Transparansi adalah kebijakan terbuka untuk audit. Namun, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah informasi yang dapat diakses oleh publik dalam semua aspek kebijakan publik. Pengungkapan informasi diharapkan menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada persaingan politik, preferensi publik yang sehat dan toleran.

Prinsip ini memiliki 2 aspek:
1. Komunikasi publik oleh pemerintah dan
2. Akses komunitas ke informasi.

Jika pemerintah tidak mengelola kinerjanya dengan baik, akan sangat sulit untuk melakukan keduanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal transparansi. Komunikasi publik memerlukan upaya positif pemerintah untuk membuka dan menyebarkan informasi dan kegiatan yang relevan. Transparansi juga harus diimbangi dengan kebutuhan akan informasi yang memengaruhi privasi dan hak privasi individu institusi.

 

3. Prinsip Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan pemerintah. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Transparansi berarti menemukan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pendidikan.

Dengan ketersediaan informasi ini, ia juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan publik, sehingga kebijakan publik yang muncul dapat memberikan hasil terbaik bagi masyarakat dan mencegah penipuan dan manipulasi yang secara tidak proporsional akan menguntungkan sekelompok orang. . Pendapat yang mengklaim bahwa partisipasi dapat dilihat dengan partisipasi anggota masyarakat dalam pemilihan jelas tidak ada. Ada banyak model perilaku informal yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengevaluasi tingkat partisipasi dalam suatu komunitas. Jika orang ingin menilai proses politik secara tidak memihak, bentuk perilaku skala besar dalam bentuk protes, selebaran atau pemogokan sebenarnya melibatkan partisipasi.

Sumber : https://materi.co.id/